Ancaman Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia atas Eksekusi Mati Warganya

 

ancaman pemerintah Australia atas hukuman mati warganya oleh pemerintah indonesiaMenteri luar negri dan PM Australia

Akan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati terhadap duo nine bali yaitu : Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang mana keduanya adalah warga negara Australia memicu ancaman dari pemerintahan Australia atas kebijakan pemerintahan indonesia ini

Sebelumnya menteri luar negeri Australia Julie Bishop agresif menyatakan sikap, kali ini Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott meminta Indonesia untuk dapat membatalkan rencana eksekusi hukuman mati tersebut.

PM Australia Abbott mengatakan bahwa pemerintah Australia menganggap eksekusi hukuman mati adalah tindakan barbar. Kami menghargai kedaulatan Indonesia dalam hal ini, akan tetapi kami sangat senang dan menghargai kemurahan hati dari pemerintah Indonesia.

Jika memang harus terjadi eksekusi terhadap warganya ini, maka pihak Australia akan mencari cara untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap eksekusi ini.

Australia mengatakan tidak hanya memboikot dalam hal warga negaranya tidak akan berkunjung atau menjadi wisatawan di indonesia terutama Bali, tapi mereka juga akan menarik semua diplomat yang sedang bertugas di indonesia untuk kembali ke australia.

Mendengar tuntutan tersebut, senada dengan Jaksa Agung Prasetyo, Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir menyatakan, putusan eksekusi mati tak bisa ditawar. Menurut dia, yang dilakukan Abbott adalah upaya negara untuk memberikan hak dua warga itu. Namun, dia menegaskan bahwa langkah yang diputuskan pemerintah Indonesia bukanlah serangan kepada Australia, melainkan upaya penegakan hukum.

Soal potensi gangguan terhadap WNI di Australia, Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema kembali menegaskan agar WNI diaspora yang tinggal di Negeri Kanguru tidak terpancing menjelang eksekusi mati gelombang II. Menurut dia, pernyataan Australia beberapa hari terakhir adalah hal yang wajar sebagai upaya perlindungan kepada warga negaranya.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir dengan ancaman boikot Australia. Sebab, eksekusi mati terhadap dua terpidana itu memang disebabkan pelanggaran hukum. ”Kondisinya seharusnya diterima setiap negara,” terang dia.

Dampak boikot tersebut, lanjut dia, tentu akan berbeda dan tidak separah saat terjadi bom Bali beberapa tahun lalu. Dia mengatakan, dampak bom Bali terhadap masyarakat Australia juga hanya sebentar. Apalagi kali ini hanya karena eksekusi mati terhadap warga Australia yang sudah pasti melanggar hukum Indonesia. ”Langkah pemerintah sudah tepat,” ucap dia.

Leave a Reply